Jakarta, CNN Indonesia

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyebut tunjangan hari raya (THR) untuk pegawai negeri sipil (PNS) tak terlalu berefek kepada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan pekerja di Indonesia.

Wakil Direktur INDEF Eko Listiyanto menegaskan pemerintah terlalu mengglorifikasi pencairan THR 100 persen untuk PNS. Padahal, jumlah PNS hanya sekitar 4,3 juta orang dari total pekerja di tanah air.

“Sementara, pekerja formal di Indonesia itu 57 juta. Jadi, sebetulnya kalau mau lebih signifikan yang bayar 100 persen itu sektor swasta. Walaupun sudah diimbau H-7 maksimal sudah keluarkan THR, tapi kita tahu Indonesia, bisa saja banyak perusahaan atau pekerja di sektor formal tapi tidak mendapatkan 100 persen THR,” ucap Eko dalam diskusi INDEF secara virtual, Selasa (26/3).


ADVERTISEMENT


SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

“Optimalkan dulu saja sebelum bicara bagaimana membuat kebijakan baru. Kebijakan pengawasannya, penegakan sanksi, dan lain-lain harus jelas. Sebenarnya impact-nya bisa gede banget kalau itu THR sektor swasta (dibayarkan). Kalau pemerintah (THR PNS) hanya kurang dari 10 persen dari total pekerja formal, gak nendang,” tegasnya.

Eko mengutip data pertumbuhan ekonomi Indonesia saat momentum puasa dan lebaran, di mana 2023 lalu mencapai 5,17 persen year on year (yoy). Menurutnya, geliat perekonomian Indonesia dengan adanya lonjakan pemudik hingga pemberian THR ini tak akan melebihi data tahun lalu.

Ia memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I 2024 ini cuma bisa mencapai level sekitar 5 persen. Padahal, kuartal I ini diharapkan bisa menjadi momentum yang harus dimanfaatkan pemerintah.

“Dalam konteks siklus pertumbuhan triwulan (kuartal), hampir setiap pertumbuhan ekonomi di setiap tahun ini di mana ada momen lebaran, itulah puncak pertumbuhan tertinggi. Kemungkinan ini (kuartal I 2024) hanya 5 persenan, jangan terlalu banyak berharap lebih dari itu,” tandas Eko.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan per 24 Maret 2024, realisasi pemberian THR untuk aparatur sipil negara (ASN) menyentuh Rp13,4 triliun. Ini terdiri dari Rp3,2 triliun untuk 625.112 ASN pusat dan Rp10,2 triliun bagi 3.127.400 pensiunan.

Di sisi lain, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menegaskan THR wajib dibayarkan perusahaan paling lambat H-7 lebaran 2024. Jika lebaran jatuh pada 10 April 2024, maka para pekerja sudah harus menerima THR pada 3 April 2024.

Ida mengatakan perintah tersebut sesuai dengan Surat Edaran Menaker Nomor M/2/HK.04/III/2024 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2024 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Ia menegaskan THR harus dibayar penuh dan tak boleh dicicil.

[Gambas:Video CNN]

(skt/sfr)






Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *