Jakarta, CNN Indonesia —
DHL Indonesia blak-blakan soal viral mainan robot sampel yang tertahan lama, termasuk soal kemasan paket yang rusak usai diperiksa Bea Cukai.
Senior Technical Advisor DHL Indonesia Ahmad Mohamad mengungkapkan pihaknya sudah menghubungi perusahaan robot selaku pengirim untuk menuntaskan masalah terkait bea masuk.
Menurutnya, si pengirim mainan sampel itu telah mengakui dan membayar pajak yang sudah ditetapkan Bea Cukai.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Case robotic, kita sudah kontak shipper dan telah mengakui dan bayar pajak yang seharusnya dibayar, pas,” ujar Ahmad di DHL JDC Tangerang, Senin (29/4).
Ahmad juga menyoroti soal dus kemasan yang rusak berdasarkan keluhan penerima. Namun hal tersebut secara prosedur mudah diatasi.
“Cuma ada masalah sedikit, penerima bilang ada kerusakan sedikit di bagian toy itu. Itu secara SOP gampang diatasi,” pungkasnya.
Menurutnya, DHL tengah berdiskusi dengan penerima barang tentang kemasan rusak itu dengan menunjukkan CCTV yang berisi dokumentasi terkait proses pemeriksaan paketnta.
“Kita sudah tunjukkan CCTV footage bagaimana shipment itu di-handle. Terlihat prosesnya gampang sekali kita keluar dan masukkan,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani ikut menyoroti kasus pengiriman action figure yang viral usai influencer terkait melakukan protes di TikTok dan X.
Menurutnya, kasus ini mirip-mirip dengan pungutan bea masuk sepatu yang kena denda hingga Rp30 juta.
Ia paham bahwa barang tersebut merupakan hadiah dari perusahaan robot. Akan tetapi, nilai barang yang dilaporkan oleh perusahaan jasa kiriman lebih kecil dari harga sebenarnya.
“Bea Cukai dalam hal ini melakukan koreksi sehingga kemudian muncul kewajiban bea masuknya dan ini telah diselesaikan pembayaran oleh yang bersangkutan,” sebut Ani dalam akun Instagram pribadinya, Minggu (28/4).
“Instansi Bea Cukai harus melakukan banyak peraturan-peraturan yang merupakan dari aturan berbagai kementerian/lembaga (K/L). Ini adalah sebuah tugas yang rumit, tugas negara, kadang-kadang mengganggu kenyamanan masyarakat. Namun, ada juga tujuan, yaitu menjaga perekonomian Indonesia,” tandasnya.
(wlm, skt/pta)